Jasa Konsultan Penyusunan Peraturan Perusahaan

Jasa Konsultan Penyusunan Peraturan Perusahaan dapat anda pergunakan dalam hal pengesahan dan penyusunan peraturan perusahaan anda.

Atau Perusahaan dapat juga memakai Jasa Konsultan Penyusunan Peraturan Perusahaan yang ada dan berpengalaman. Hanya apabila perusahaan melibatkan Jasa Konsultan Penyusunan Peraturan Perusahaan sebaiknya di lakukan sekalian Jasa Konsultan Pengesahan Peraturan Perusahaan ke Depnaker RI. Dan Peraturan Perusahaan yang telah di sahkan telah berlaku secara nasional. Sebelum sebuah PP di sahkan ke dapnaker, biasanya Jasa konsultan Pengesahan Peraturan Perusahaan meminta Klien untuk Melengkapi dokumen persyaratan yang telah di tetapkan oleh pemerintah, Beberapa diantaranya adalah:

Jasa Konsultan Pengesahan Peraturan Perusahaan

jasa konsultan pengesahan peraturan perusahaan tentunya berbeda dengan jasa konsultan penyusunan peraturan perusahaan di atas. jasa konsultan pengesahan peraturan perusahaan adalah terkait kepada pemerintah (instansi terkait) dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia. Berikut kami mencoba untuk menjabarkan jasa konsultan pengesahan peraturan perusahaan yang kami tawarkan untuk anda.  Sebelum dokumen tersebut di bawah ini di lengkapi maka PP tidak bisa melangkah lebih jauh pengesahaannya.

PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP) BARU:

1. TAHAP PENELITIAN MATERI DRAFT PP :

Dokumen Persyaratan :

1. Draft PP 1 (satu) rangkap yang telah ditandatangani Pimpinan Perusahaan dan distempel perusahaan (Ukuran font minimal 12 dan print out 1 halaman 1 lembar). (Sebelumnya Soft copy untuk di lakukan review kesesuan oleh konsultan). 2. Surat Tugas dari Pimpinan Perusahaan (Melampirkan Copy KTP) dan Wajib Membawa ID Card Karyawan di Perusahaan. 3.  TAHAP PERBAIKAN OLEH PEMOHON . 

Berapa lama Proses Penegesahan Peraturan Perusahaan????, Maksimal 20 hari kerja perbaikan materi PP (3 rangkap) beserta dokumen persyaratan lainnya harus sudah diserahkan untuk proses pengesahan).

III. TAHAP PENGESAHAN PP :

Dokumen Persyaratan :

1. Surat Permohonan Pengesahan PP (asli)
2. Surat Pernyataan Saran Pertimbangan dari wakil Pekerja/Buruh dan/atau Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) di Perusahaan bermaterai cukup (asli).

3. Surat Pernyataan (asli) belum terbentuk SP/SB di Perusahaan bermaterai cukup (apabila tidak ada SP/SB di perusahaan)
4. Surat persetujuan dari Pimpinan SP/SB di perusahaan yang menyatakan setuju dalam hal pengajuan pengesahan PP dan belum siap / mampu meningkatkan PP menjadi PKB, beserta copy surat bukti pencatatan SP/SB dari Instansi Ketenagakerjaan dan Susunan Kepengurusan SP/SB di perusahaan (apabila sudah ada SP/SB di perusahaan).
5. dan seterusnya……………….. Untuk Informasi detail Jasa Konsultan Penyusunan Peraturan Perusahaan sampai Jasa Konsultan Pengesahan Peraturan Perusahaan berikut TAHAPAN DAN PERSYARATAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN terkait, silahkan menghubungi kami di: