jasa pengurusan AMDAL untuk bangunan kantor.
dan konsultasi ttg AMDAL.
prinsipnya:
kami konsultan arsitektur yg ingin mendisain sebuah kantor di daerah bandung.
pemerintah bandung mengharuskan bangunan ini lulus amdal sebagai peraturan utama sebelum disain di luluskan dlam pembuatan IMB banguan.
kami masih bingung bangaimana dan langkah apa saja yg harus dilakukan di awal.
mohon tim bapak, mgk bisa memberikan sedikit penjelasan kepada kami.
Terdapat tiga jenis Dokumen Lingkungan Hidup, yaitu dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). SPPL umumnya hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha skala mikro atau kecil. Pelaku usaha skala menengah umumnya akan diminta DLH berupa dokumen UKL-UPL, sementara usaha besar akan membutuhkan DLH berupa AMDAL. Jika suatu usaha sudah diwajibkan memiliki DLH jenis UKL-UPL atau AMDAL, maka usaha tersebut otomatis juga diwajibkan untuk memiliki Izin Lingkungan. Beberapa daerah tidak mewajibkan usaha mikro atau kecil untuk memiliki Izin Lingkungan karena dianggap cukup memiliki SPPL saja.
Setiap Kota memiliki kriteria masing-masing untuk skala usaha yang wajib memiliki Izin Lingkungan, termasuk mengenai DLH pendukung yang diwajibkan sebagai kelengkapannya (berupa UKL-UPL atau AMDAL). Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset menurut UU No.20/2008 tidak relevan digunakan untuk konteks perizinan lingkungan, karena kriteria yang digunakan umumnya berkaitan dengan luasan lahan atau bangunan yang digunakan dan jenis limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan usaha. Sebagai contoh, kriteria luas bangunan yang digunakan di Kota Bekasi adalah sebagai berikut: (1) untuk luas bangunan di bawah 750 m2 hanya membutuhkan SPPL; (2) untuk luas bangunan 750 m2 sampai 10,000 m2 dibutuhkan UKL-UPL; (3) untuk luas bangunan di atas 10,000 m2 membutuhkan AMDAL.
Berdasarkan pedoman penyusunan yang dapat diunduh disini, dapat dilihat bahwa hal-hal yang perlu dituangkan di dokumen AMDAL tergolong komprehensif. Oleh karena itu pelaku usaha perlu menggunakan jasa konsultan profesional untuk menyusun dokumen tersebut.
Tips: Karena saat ini belum terdapat pusat data untuk penyedia jasa konsultasi penyusunan DLH, pelaku UKM biasanya mengandalkan referensi dari rekan-rekan yang telah mengurus dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Pelaku UKM disarankan untuk memperluas jaringan melalui asosiasi bisnis dan komunitas pengusaha untuk memperkaya wawasan melalui sesi diskusi dan konsultasi pada isu-isu terkait pengembangan usaha.
Dokumen Terkait jasa sertifikasi amdal
1. Pedoman Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL).
2. Pedoman penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL).
3. Pedoman penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
4. Bagan alir tata cara penapisan untuk menentukan wajib tidaknya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
Dokumen Dasar Hukum Izin Amdal
1. Undang-Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah No.27/2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17/2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam AMDAL dan Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8/2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
7. Peraturan Daerah Kota Bandung No.6/2011 tentang Penyelenggaran, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Sumber Lainnya
JASA KONSULTAN CSMS/SMK3/SERTIFIKASI ISO 9001 konsultan andallalin, DPKONSULTAN, jasa izin sbu, konsultan sertifikasi badan usaha konstruksi, jasa siujk, jasa sertifikat kompetensi, jasa sertifikat badan usaha,Jasa Virtual office, sewa fasilitas kantor, konsultan ispo,konsultan csms, konsultan hse, konsultan hrd, konsultan feasibility study, konsultan iso 14001, konsultan ISO 45001, iso consultant, badan sertifikasi iso, konsultan ukl-upl, green productivity consultant, konsultan sertifikasi iso, konsultan amdal, konsultan uklupl, konsultan laporan keuangan, konsultan appraisal asset, konsultan sop, jasa dokumen csms, jasa dokumen hse plan, training iso, training hse, SERTIFIKASI ISO 9001, SERTIFIKASI ISO 45001, SERTIFIKASI ISO 14001, SERTIFIKASI ISO 27001, SERTIFIKASI ISO 17025, SERTIFIKASI ISO 13485, INHOUSE TRAINING ISO, Jasa Izin nib, JASA LEGALITAS PERUSAHAAN, CSMS CONSULTANT, konsultan sertifikasi smk3, jasa sertifikasi smk3, proses sertifikasi smk3, persyaratan sertifikasi smk3, jasa izin siujk, Jasa izin lpjk, JASA IZIN IUJK, SERTIFIKASI ISO 45001, SKA SKT, JASA SERTIFIKASI SBUJK, SERTIFIKASI DJK, JASA SERTIFIKASI LSP, KONSULTAN SERTIFIKASI ISO 45001, KONSULTAN SERTIFIKASI ISO 14001, KONSULTAN SERTIFIKASI ISO ISO 10002, KONSULTAN SERTIFIKASI ISO 37001, KONSULTAN SERTIFIKASI ISO 22301, KONSULTAN SERTIFIKASI ISO 27001, KONSULTAN SERTIFIKASI BSCI, KONSULTAN SERTIFIKASI SA 8001, KONSULTAN SERTIFIKASI ISO 19600, KONSULTAN SERTIFIKASI ISO 22483, KONSULTAN SERTIFIKASI ISO CSMS, KONSULTAN PENGESAHAN PERATURAN PERUSAHAAN (PP), KONSULTAN SERTIFIKASI ISO 22000, KONSULTAN SERTIFIKASI FOOD SAFETY, JASA PERIZINAN SBU, JASA SERTIFIKASI SKK KONSTRUKSI, JASA KONSULTAN SERTIFIKASI ISO 21500, JASA IZIN LPJK, JASA KONSULTAN SERTIFIKASI KONSTUKSI, JASA KONSULTAN SERTIFIKASI SMK3 KEMENAKER RI, JASA PENDAMPINGAN SERTIFIKASI SMK3, JASA KONSULTAN PERPANJANGAN SMK3 KEMENAKER, JASA PENGESAHAN P2K3 NAKER, JASA KONSULTAN SERTIFIKASI IATF 16949, JASA KONSULTAN PENDAMPING SMK3, JASA KONSULTAN PENYUSUNAN JSA-JOBS SAFETY ANALYSIS, JASA SERTIFIKASI CSMS, JASA DOKUMEN CSMS, JASA SMK3 KEMENAKER, JASA SERTIFIKASI ISO PERUSAHAAN KONTRAKTOR, KONSULTAN ISO 9001 JAKARTA, JASA KONSULTAN STUDI KELAYAKAN BISNIS, JASA KONSULTAN MLC MAN POWER SUPPLY, JASA KONSULTAN SERTIFIKASI CE MARKING, JASA IZIN BPOM, JASA KONSULTAN IZIN CPKB, JASA KONSULTAN DOKUMEN HSE PLAN MIGAS, JASA KJPP RESMI, JASA KJPP BERIZIN, JASA KONSULTAN SERTIFIKASI SVLK KAYU, JASA KONSULTAN SERTIFIKASI ISO 55001, JASA KONSULTAN MENJAWAB PERTANYAAN CSMS, KONSULTAN SERTIFIKASI 5S, JASA KONSULTAN SERTIFIKASI HACCP, JASA KONSULTAN SERTIFIKASI GMP, JASA SERTIFIKASI AHLI K3 UMUM, JASA SKK JENJANG 8, JASA SKK JENJANG 9, JASA SKK JENJANG 7, JASA SBU MENENGAH, JASA SBU BESAR, JASA PJT, JASA SERTIFIKASI PJSK, JASA PERPANJANG SBU KONSTRUKSI, JASA DOKUMEN CSMS PERTAMINA, JASA DOKUMEN CSMS SKK MIGAS, JASA DOKUMEN CSMS INDOSEMEN, jasa siujk, jasa skk, jasa sertifikat jasa sertifikat kompetensi kerja, jasa surat izin usaha jasa konstruksi
jasa pengurusan AMDAL untuk bangunan kantor.
dan konsultasi ttg AMDAL.
prinsipnya:
kami konsultan arsitektur yg ingin mendisain sebuah kantor di daerah bandung.
pemerintah bandung mengharuskan bangunan ini lulus amdal sebagai peraturan utama sebelum disain di luluskan dlam pembuatan IMB banguan.
kami masih bingung bangaimana dan langkah apa saja yg harus dilakukan di awal.
mohon tim bapak, mgk bisa memberikan sedikit penjelasan kepada kami.
tks.
Terdapat tiga jenis Dokumen Lingkungan Hidup, yaitu dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL). SPPL umumnya hanya dapat diajukan oleh pelaku usaha skala mikro atau kecil. Pelaku usaha skala menengah umumnya akan diminta DLH berupa dokumen UKL-UPL, sementara usaha besar akan membutuhkan DLH berupa AMDAL. Jika suatu usaha sudah diwajibkan memiliki DLH jenis UKL-UPL atau AMDAL, maka usaha tersebut otomatis juga diwajibkan untuk memiliki Izin Lingkungan. Beberapa daerah tidak mewajibkan usaha mikro atau kecil untuk memiliki Izin Lingkungan karena dianggap cukup memiliki SPPL saja.
Setiap Kota memiliki kriteria masing-masing untuk skala usaha yang wajib memiliki Izin Lingkungan, termasuk mengenai DLH pendukung yang diwajibkan sebagai kelengkapannya (berupa UKL-UPL atau AMDAL). Kriteria UMKM berdasarkan aset dan omset menurut UU No.20/2008 tidak relevan digunakan untuk konteks perizinan lingkungan, karena kriteria yang digunakan umumnya berkaitan dengan luasan lahan atau bangunan yang digunakan dan jenis limbah yang dihasilkan oleh suatu kegiatan usaha. Sebagai contoh, kriteria luas bangunan yang digunakan di Kota Bekasi adalah sebagai berikut: (1) untuk luas bangunan di bawah 750 m2 hanya membutuhkan SPPL; (2) untuk luas bangunan 750 m2 sampai 10,000 m2 dibutuhkan UKL-UPL; (3) untuk luas bangunan di atas 10,000 m2 membutuhkan AMDAL.
Berdasarkan pedoman penyusunan yang dapat diunduh disini, dapat dilihat bahwa hal-hal yang perlu dituangkan di dokumen AMDAL tergolong komprehensif. Oleh karena itu pelaku usaha perlu menggunakan jasa konsultan profesional untuk menyusun dokumen tersebut.
Tips: Karena saat ini belum terdapat pusat data untuk penyedia jasa konsultasi penyusunan DLH, pelaku UKM biasanya mengandalkan referensi dari rekan-rekan yang telah mengurus dokumen UKL-UPL dan Izin Lingkungan. Pelaku UKM disarankan untuk memperluas jaringan melalui asosiasi bisnis dan komunitas pengusaha untuk memperkaya wawasan melalui sesi diskusi dan konsultasi pada isu-isu terkait pengembangan usaha.
Dokumen Terkait jasa sertifikasi amdal
1. Pedoman Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan (KA-ANDAL).
2. Pedoman penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (ANDAL).
3. Pedoman penyusunan dokumen Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) – Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL).
4. Bagan alir tata cara penapisan untuk menentukan wajib tidaknya suatu rencana usaha dan/atau kegiatan memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.
Dokumen Dasar Hukum Izin Amdal
1. Undang-Undang No.32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Peraturan Pemerintah No.27/2012 tentang Izin Lingkungan.
3. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.5/2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup.
4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.16/2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.17/2012 tentang Keterlibatan Masyarakat Dalam AMDAL dan Izin Lingkungan.
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup No.8/2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan.
7. Peraturan Daerah Kota Bandung No.6/2011 tentang Penyelenggaran, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
8. Sumber Lainnya
semoga membantu.
regard